Bukti telah banyak, bahwa pendomplengan bukan saja menggoyang stabilitas kelompok tapi juga keluarga. Kendati demikian masih saja ada kelompok yang terbelit masalah tersebut. Satu diantaranya kelompok 291.

Bagi Bu Nunuk, PJ adalah orang terpercaya dikelompok. Apalagi bila ia sudah mengemban amanah anggota kelompoknya selama 15 tahun. Itulah sebabnya, Ibu Nunuk tidak pernah membayangkan akan dikhianati oleh PJ tersebut. Akibat dari itu, uangnya sebesar Rp17 juta amblas. Padahal uang tersebut merupakan pinjaman dari Kopwan SBW dengan menggunakan fasilitas SP1, SP2 dan SP3. Artinya setiap bulan ia harus menganggarkan dana untuk angsuran tersebut.

Ternyata, Bu Nunuk tidak sendiri. Setidaknya ada 8 anggota yang mengalaminya dengan nilai bervariasi. Ada yang kena Rp 500 ribu, ada yang Rp1 juta, ada pula yang Rp 5 juta dan kerugian tertinggi adalah Bu Nunuk. Total semuanya diperkirakan mencapai Rp50 juta lebih. “Saya kira ia hanya pinjam kepada saya. Eee..nggak taunya juga pada anggota lainnya,” ujar Bu Nunuk anggota kelompok 291 ini sambil menahan geram.

Tak mengherankan, bila Bu Nunuklah yang paling bersungut-sungut diantara anggota yang jadi korban. Karena setiap bulan dia harus menyediakan dana angsuran untuk pinjaman Rp17juta. Sementara penagihan yang dilakukan pada PJ tersebut tidak selalu membuahkan hasil. Apalagi PJ tersebut juga sudah dikeluarkan dari keanggotaan. Dengan demikian beban itu menjadi tanggung jawabnya. Artinya, masalah ini jelas akan mengganggu stabilitas anggaran keluarganya. Walaupun Ibu Nunuk berusaha menutupi masalah ini dari keluarganya.

Seperti biasa, kelompok yang didalamnya terjadi kasus pendomplengan, pasti mangalami keguncangan. Karena sudah bisa dipastikan sang pendompleng akan mengalami kesulitan dalam membayar. Ibaratnya kemampuan sang pendompleng sudah besar pasak daripada tiang. Akibatnyapun sudah bisa ditebak yaitu TR berkelanjutan. Disaat seperti itulah kasusnya akan mulai terungkap karena sudah membebani seluruh anggota dalam kelompok. Masalah dengan pola inilah yang membelit kelompok 291.

Dalam kasus kelompok 291 ini modusnya, PJ waktu itu memanfaatkan data konfirmasi. Dari konfirmasi, PJ tersebut bisa memperkirakan siapa saja anggota yang sudah memenuhi syarat mengajukan SPP. Mereka inilah yang kemudian didekati sebelum hari pertemuan kelompok dilangsungkan. Sehingga saat musyawarah pengajuan pinjaman, sudah ada satu kata antara si peminjam dan si pendompleng.

Sungkan, kasihan itulah alasan anggota yang didomplengi. Sehingga mereka menyetujui memberikan sebagian atau seluruhnya dari pinjaman mereka. Dalam kasus demikian, diperparah oleh kualitas musyawarah yang rendah. PJ yang saat itu berkepentingan mendompleng tentu akan berupaya agar pengajuan berjalan mulus dengan mendominasi keputusan. Sementara anggota lainnya tidak terbuka dan asal setuju saja.

Penyesalan memang datangnya belakangan dan waktu tidak mungkin bisa diputar ulang. Begitu pula dengan kelompok 291 yang harus melakukan TR untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada Juli lalu PJ yang bermasalah tersebut dikeluarkan dari keanggotaan. Sebagai konsekuensinya, semua tanggung jawabnya kepada Kopwan SBW diambil alih kelompok dengan cara klop-klopan. Sisa pinjamannya ditutup dengan total simpanannya di Kopwan SBW dan sisanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota dalam kelompok.

Tentu saja pinjaman yang di TR tersebut adalah pinjaman atas nama mantan PJ tersebut. Karena pinjaman itulah yang disetujui oleh anggota kelompok dengan proses musyawarah dan telah dibuktikan dengan tanda tangan seluruh anggota. Sehingga senilai itu pula yang menjadi tanggung jawab anggota dalam kelompok.

Lalu bagaimana dengan pinjaman mantan PJ dari mendompleng. Tentu saja pinjaman tersebut sifatnya adalah pinjaman pribadi antara yang didomplengi dan yang mendompleng. Sehingga bukan menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Karena yang dimusyawarahkan dan disetujui adalah atas nama anggota yang mengajukan SPP. Perkara setelah mendapat pinjaman dari SBW kemudian dipinjamkan lagi pada yang lain, itu merupakan urusan dan tanggung jawabnya pribadi. Tentu saja hal tersebut tidak terkait dengan kelompok dan koperasinya.

Kendati masalah pendomplengan adalah masalah pinjaman antar pribadi, tapi Kopwan SBW dengan tegas melarangnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan pada hak-hak anggota maupun kelompok dari akibat prilaku tersebut. Sedang bentuknya adalah mekanisme musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan.

“Tadi saya mengamati musyawarahnya kok setuju-setuju saja. Ya.. mudah-mudahan kata setujunya tadi karena memang didasari dengan data bahwa anggota yang mengajukan SPP, konditenya baik dan layak dipercaya. Jadi bukan asal setuju. Sehingga masalah yang membelit kelompok ini tidak terulang lagi,” tandas Ibu Chandra, Ketua I Kopwan SBW saat memberi pengarahan pada pertemuan kelompok 291, Desember lalu.

Pertemuan kelompok 291 pada Desember lalu memang menjadi pertemuan istimewa. Karena pada bulan itulah, kelompok ini telah terbebas dari masalah TR. Walaupun tabungan kelompok sebesar Rp7juta telah amblas untuk menutup TR bahkan masih ditambah dengan TR spontanitas. Memang itulah yang harus dibayar oleh kelompok ini akibat dari ketidak terbukaan dan ketidak jujuran dari anggotanya. Sehingga keputusan dari hasil musyawarah beresiko tinggi.

Hampir enam bulan, konsekuensi tersebut dijalani kelompok yang kini beranggotakan 23 ibu. Sebagai rasa syukur sudah terlepas dari masalah, merekapun selamatan bubur abang. Kini dibawah koordinasi Ibu Budi Ekowati selaku PJ I, kelompok ini diharapkan bisa berjalan lebih baik dan mensejahterakan anggotanya. “Pinjaman harus dipakai sendiri, wis kapok didomplengi” itulah ikrar mereka.

Tapi tentu saja harapan dan ikrar tersebut hanya akan menjadi pepesan kosong, bila system tanggung renteng tidak dijalankan secara benar dan menjadi komitmen bersama. Begitu pula dengan aturan-aturan kelompok yang telah disepakati akan tidak berarti bila tidak dijalankan. Kelompok ini mempunyai aturan, bila tidak hadir 3 kali secara berturut-turut, SPPnya akan ditangguhkan selama 1 bulan. Kemudian, bila melakukan 1 kali TR, pinjamannya akan diturunkan sesuai dengan hasil musyawarah.  (gt)

Beragam cara dilakukan kelompok untuk memperkuat kebersamaan diantara anggotanya. Seperti kelompok 513 yang menyelenggarakan rekreasi bersama pada Nopember lalu. Kegiatan tersebut juga diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT kelompok yang ke 7.

Tanpa terasa, tujuh tahun sudah kelompok 513 menapaki perjalanan sebagai anggota Kopwan SBW. Entah sudah berapa banyak cerita dibalik perjalanan tersebut. Tapi yang jelas sejak dibentuk pada 5 Nopember tujuh tahun lalu, belum sekalipun terjadi TR. Itulah buah dari kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dari masing-masing anggotanya. Setiap anggota kelompok 513 mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Tentu saja kondisi kelompok yang demikian itu ingin terus dipertahankan oleh anggotanya. Diantaranya dengan mengadakan rekreasi bersama agar rasa kebersamaan diantara anggota semakin kuat. Acara inipun telah dirancang sejak Juni lalu. Untuk pembiayaan misalnya, mereka telah sepakat setiap anggota menabung Rp25 ribu setiap bulannya sejak bulan Juni. Sedang kekurangannya, disepakati mengambil tabungan kelompok yang selama 7 tahun belum pernah digunakan.

Hari yang dinanti-nantikan itupun tiba, Sabtu, 19 Nopember pagi, anggota kelompok 513 berkumpul di rumah Ibu Ratna Suminar, PJ I. Sayang pada kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan HUT kelompok itu, tidak semua anggota bisa ikut. Karena ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga dari 31 anggota, yang ikut hanya 19 orang. Kendati demikian, hal tersebut tidak mengurangi kegembiraan selama perjalanan menuju Pandaan.

Seakan tidak ingin menyia-nyiakan waktu, selama perjalanan mereka bercanda ria. Suasana dalam bus juga semakin heboh karena panitia menyediakan doorprice bagi yang bisa menjawab kuis. Tak ketinggalan makananpun terus mengalir. Semua membuka bekal dan saling berbagi. “Kami bisa tertawa lepas dan bercanda sepuasnya. Seakan lupa kalau sebagian dari kita sudah nenek-nenek. Suasana seperti inilah yang jarang dirasakan karena kesibukan,” celetuk salah satu anggota.

Tanpa terasa rombonganpun sampai di Pabrik Tekstil Kasri – Pandaan sebagai tujuan wisata pertama. Selama 1 jam ditempat ini, anggota seakan memuaskan hasrat berbelanja. Apalagi anggota yang mempunyai toko, tidak menyia-nyiakan untuk kulakan. Merekapun langsung menyerbu showroom yang menyediakan beragam ukuran handuk, keset, selimut dengan aneka coraknya. Harganyapun lebih murah dari yang dijual di pasaran.

Setelah puas berbelanja, perjalananpun dilanjutkan ke Bhakti Alam yang ada di Desa Ngembal – Nongkojajar. Ditempat wisata alam dan perkebunan ini, rombongan kelompok 513 disambut kereta kelinci setelah membayar tiket masuk Rp25 ribu per orang. Merekapun diantar keliling area perkebunan. Sepanjang perjalanan yang ditemani seorang pemandu, mereka bisa menikmati pemandangan perkebunan durian, jambu, belimbing, kelengkeng, sayur-mayur, strowbery dan melon. Sayang waktu itu duriannya masih belum bisa dipanen.

Sampai dikebun melon, rombongan berhenti sejenak untuk mencicipi manisnya buah melon. Kesempatan itupun tak disia-siakan untuk berfoto-foto. Puas berkeliling, rombongan diantar ke penjual buah untuk memberi kesempatan berbelanja oleh-oleh. Sekali lagi, ditempat ini, rombongan kembali mendapat hidangan minuman juice rasa jeruk dan semangka. Uuuh… segarnya, begitulah komentar mereka setelah meneguk juice.

Udara yang sejuk dan tenaga terkuras setelah berkeliling, perutpun mulai keroncongan. Setelah sholat duhur, rombonganpun menyantap hidangan makan siang yang telah disiapkan. Sayur asem, urap-urap, tempe goreng, tahu goreng, ikan asin, ayam panggang bumbu rujak tak ketinggalan sambal pencit terasa semakin nikmat.

Setelah rehat sejenak, rombonganpun mulai berkemas untuk pulang karena sudah pukul 2 siang. Tapi sebelum pulang, rombongan mendapat kenang-kenangan berupa susu yang telah diolah dengan berbagai rasa seperti coklat, strawberry dan melon hasil dari peternakan sapi perah.

Dalam perjalanan pulang, ternyata bus semakin sesak karena ruangan tersita oleh-oleh. Kendati demikian, keceriaan tetap mewarnai perjalanan walau sudah lelah. Memang tubuh boleh lelah, tapi jiwa semakin fresh dengan aneka kesan. Semua itu semakin memperkuat kebersamaan diantara mereka. Tak mengherankan bila diantara mereka kemudian ada kasak-kusuk untuk merencanakan acara serupa ditahun mendatang. Selamat ulang tahun kelompok 513, semoga semakin kompak dan bisa menghantarkan anggotanya menuju kesejahteraan.

Sistem tanggung renteng merupakan alat teraphy bagi sikap dan perilaku anggota dalam sebuah kelompok. Tentu saja teraphy ini akan berhasil bila mekanisme dalam system ini dijalankan secara konsisten. Indikator dari keberhasilan tersebut adalah semakin meningkatnya kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan saling percaya dari setiap anggotanya. Semua itu merupakan unsur untuk merajut kebersamaan dalam sebuah kelompok.

Seperti terjadi pada kelompok 342 yang baru lepas dari lilitan masalah. Kini kelompok 342 mencoba bangkit kembali untuk merajut kebersamaan yang sudah terkoyak akibat ulah anggota-anggotanya. Pengorbanan, jelas dibutuhkan dalam pemulihan tersebut. Setidaknya, anggota kelompok ini harus rela menanggung TR sebesar Rp 22 juta. Artinya, setiap bulan setiap anggota harus mengeluarkan dana ekstra untuk membayar TR. Hal tersebut memang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Karena setiap pinjaman yang dikeluarkan merupakan hasil persetujuan seluruh anggota.

Tekat untuk bangkit, tentu tidak cukup kalau hanya diwujudkan dengan kerelaan menanggung TR saja. Karena kalau hanya itu, bukan tidak mungkin permasalahan akan membelit kembali dilain waktu. Kini system tanggung renteng sebagai alat teraphy diterapakan secara konsisten dan kosekuen dibawah bimbingan PPL. Hal tersebut dimulai dengan semangat keterbukaan dari PJ yang kemudian disambut dengan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya.

Seperti pada pertemuan September lalu. Setiap anggota mendapat copy tagihan untuk mengetahui berapa kewajiban yang sudah terbayar dan berapa kewajiban pada bulan itu yang harus dibayar. Dengan demikian setiap anggota akan bisa mengontrol aliran uang dari anggota pada kelompok sampai kekoperasi dan sebaliknya. Kontrolpun bisa terus dilakukan secara berkelanjutan karena masing-masing anggota punya kitir sebagai dokumen pembayaran.

Hal sama juga dilakukan saat pembagian SHU. Setiap anggota mendapat daftar yang berisi besaran SHU yang diterima masing-masing anggota. Daftar SHU tersebut dimasukan pada amplop berserta uang SHU yang diterima. Sehingga masing-masing anggota bisa mengontrol antara yang tertera dengan yang diterima. “Dulu semuanya tertutup dan hanya PJ yang tahu. Bahkan SHU yang diterima anggota banyak mendapat potongan. Makanya sejak keterbukaan yang dilakukan oleh PJ yang baru dengan pola tersebut, ada anggota yang sempat kaget. Karena SHU yang diterima ternyata cukup besar,” tukas Ibu Cut Zasmiaty, PPL pendamping kelompok 342.

Tidak hanya itu, dibawah koordinasi Ibu Nita, PJ I dan Ibu Wiwik, PJ II, proses musyawarahpun tidak sekedar seremonial. Setiap anggota yang SPP diwajibkan menulis dan membacakan sendiri dihadapan anggota yang lain. Sementara anggota yang lain mencermati apa yang disampaikan. Sehingga keputusan tidak hanya asal setuju. Karena semua anggota telah menyadari betapa pahitnya akibat asal setuju dan ketidak beranian menyampaikan pendapat.

Tentu saja, musyawarah tidak hanya dilakukan saat pengajuan SPP tapi juga dalam penerimaan anggota baru, pengunduran diri dan penyelesaian masalah seperti TR. Berbeda dengan kondisi dibawah PJ sebelumnya. Pengunduran diri tidak pernah disampaikan secara terbuka dalam musyawarah. Tak mengherankan bila kasus penggunaan nama anggota yang sudah keluar untuk pinjam juga bisa terjadi. Apalagi ditunjang dengan musyawarah yang lebih banyak didominasi oleh PJ, maka loloslah pinjaman tersebut. KTA semua anggota juga dibawa oleh PJ sehingga lebih memudahkannya untuk mencairkan pinjaman. Pendomplenganpun merajalela.

“Dibawah PJ yang lama, anggota selalu dibayang-bayangi ketakutan. Sehingga tidak berani menyampaikan pendapat. Anggota yang berani akan dimusuhi dan dipersulit kalau mengajukan pinjaman. Biasanya anggota hanya bisa berkasak-kusuk dengan teman disebelahnya. Atau membicarakannya diluar pertemuan kelompok. Pendek kata anggota itu dibuat seperti tidak tahu apa-apa dan sangat bergantung pada PJ. Semua pekerjaan mulai dari pengisian SPP, kitir bahkan penghitungan plafon, hanya PJ yang tahu. Daftar tagihan kita juga tidak pernah tahu apalagi SHU. Pokoknya semua apa kata PJ,” papar salah satu anggota yang mencoba mengungkap kondisi kelompoknya dibawah PJ lama.

Bahkan ada juga anggota yang mengungkap bagaimana PJ waktu itu menutupi TR. Jadi kalau ada anggota yang tidak membayar kewajiban tidak disampaikan dan tidak dimusyawarahkan. Dalam hal ini PJ memang siap membayari kewajiban tersebut. Tapi dibalik itu, apa yang dibayarkan PJ tersebut dianggap hutang yang harus dibayar bunganya. Beberapa anggotapun terbelit kasus ini, dimana hutang menjadi tidak pernah selesai karena bunga ber bunga. Diantaranya ada yang meminjam Rp 500 ribu yang kemudian beranak pinak menjadi Rp 5 juta. Celakanya lagi, setiap pembayaran hutang tersebut tidak tercatat dengan jelas. Sementara anggota tidak punya keberanian untuk menanyakan kejelasan hutangnya.

Praktis saat itu, system tanggung renteng lumpuh tidak berdaya. Dominasi PJ dan tidak ada keterbukaan, itulah penyebab awal dari kelumpuhan sistem. Mekanisme pertemuan kelompok berjalan tanpa makna. Sehingga fungsi system tanggung renteng sebagai alat teraphy sikap dan perilaku anggota menjadi mandul. Tak mengherankan nilai-nilai tanggung renteng juga tidak tumbuh mewarnai sikap dan perilaku anggota. Diantaranya ditandai dengan tidak beraninya anggota bersuara sehingga saling kontrol didalam kelompok, tidak terjadi. Akibatnya, kelompok berjalan dalam kondisi sakit yang semakin parah. Organ-organ dalam kelompok tidak berfungsi.

Dengan demikian jangan ditanyakan tentang kebersamaan dalam kelompok ini. Bahkan yang terjadi justru muncul kubu-kubu. Memang dalam kondisi demikian hanya revolusi yang bisa merubahnya. Hal ini dimulai dengan adanya keberanian bersuara dari anggota yang kemudian direspon PPL untuk melakukan gebrakan perubahan. Anggota yang pernah tersakitipun akhirnya punya kebaranian juga untuk bangkit.

Tepatnya 13 April 2010, Ibu Cut selaku PPL yang didampingi pengurus waktu itu mendorong anggota untuk melakukan penggantian PJ. Saat itu PJ dan beberapa anggota yang menjadi kroninya memberikan perlawanan cukup sengit. Sebetulnya yang berhak mengangkat dan memberhentikan PJ memang anggota kelompok melalui musyawarah. Sedang pengurus tinggal mengesahkan. Namun dalam kasus ini, PJ telah melanggar peraturan yaitu tidak menjalankan system tanggung renteng. Sehingga Pengurus berhak untuk memberhentikannya sesuai dengan ketentuan AD-ART.

Penyelesaian masalah di kelompok 342 saat itu memang cukup alot. Pertemuan yang dimulai pukul satu siang itupun baru selesai pukul sembilan malam. Kondisinya bukan hanya melelahkan tapi juga cukup dramatis. Karena perdebatan dalam kondisi hujan dan petir ditambah lagi listrik mati. Hasilnya memang pergantian PJ pun bisa dilaksanakan. Tapi sebelumnya, saat itu tidak ada satupun anggota yang mau dan berani menjadi PJ. Baru setelah PPL dan pengurus berhasil meyakinkan anggota, akhirnya terpilihlah Ibu Nita sebagai PJ I dan Ibu Wiwik sebagai PJ II.

Babak barupun dimulai ditengah berbagai permasalahan yang menghadang. Saat itu PJ lama melakukan boikot dengan tidak menyerahkan administrasi kelompok. Sehingga PJ didamping PPL memulainya dari nol dengan berdasarkan data dari koperasi. Belum lagi penyelesaian pendomplengan yang berujung pada TR. Setelah dilakukan klop-klopan, total TR sebesar Rp 22 juta harus diselesaikan anggota. Untuk penyelesaiannya, anggota yang tersisa bersepakat mengajukan hutang kelompok dengan masa angsuran 24 kali. Walaupun sebagai konsekuensinya indeks plafon kelompok diturunkan.

Satu per satu anggota yang tidak sejalan dengan perubahan akhirnya berhasil dikeluarkan, karena keberadaannya justru dirasa membebani perjalanan kelompok. Setidaknya dalam masa pembersihan itu ada 8 anggota yang dikeluarkan termasuk mantan PJnya. Kemudian berlanjut dengan anggota lainnya sehingga dari 40 anggota hanya tersisa 22 anggota. Setahun berjalan, kondisi kelompok ini semakin membaik yang ditandai dengan lunasnya hutang kelompok. Walaupun sebenarnya masa hutang kelompok adalah 2 tahun.

Rasa kebersamaan yang berhasil dibangun kembali, ternyata telah mempercepat pemulihan kondisi kelompok. Komitmen bersama untuk menerapkan system tanggung renteng secara konsisten itulah obat mujarab untuk bangkit kembali.  Kondisi saat ini memang harus tetap dipertahankan dan dikembangkan. Karena begitu lengah, maka bukan mustahil kalau masalahpun akan mendera kembali. (gt)

Bila kewajiban anggota dipenuhi sesuai ketentuan, otomatis kewajiban koperasi pada anggotanya juga akan bisa terpenuhi. Keseimbangan inilah yang harus dipertahankan anggota melalui kelompok. Masalah terjadi karena ketidak seimbangan seperti pernah dialami kelompok 490.

Pertemuan kelompok 490 pada September lalu memang terasa istimewa. Bagaimana tidak, acara rutin bulanan yang sedianya akan diadakan di Pasar Bunga Kayon itu dipindah ke ruang VIP Rumah Makan Nur Pacifik. Tentu saja untuk itu ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan kelompok. Walaupun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah. Bahkan anggotapun merasa senang dan menikmatinya.

“Kalau setiap pertemuan disini enak ya… santai dan bisa karaokean,” celetuk salah satu anggota yang baru datang sambil senyam-senyum. Celetukan itupun ditanggapi dengan bercanda oleh anggota yang sudah datang lebih dahulu. “Memang enak… tapi biayanya…..,” tukas yang lain sambil tertawa.

Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ibu-ibu anggota yang punya hoby menyanyi langsung menyambar mic. Merekapun minta pada operator untuk memilihkan lagu-lagu kesukaannya. Secara bergantian merekapun menyumbangkan suaranya sambil menunggu teman-teman yang belum hadir.

Mereka yang baru datang langsung menghadap PJ untuk mengambil amplop atas namanya. Pada amplop tersebut sudah tertera nama dan jumlah tagihan. Sedang untuk melihat rinciannya, sudah ada kitir yang telah dimasukan dalam amplop tersebut. Uangpun disiapkan sesuai dengan tagihan yang kemudian dibayarkan pada PJ. Sembari membayar kewajiban, anggota tidak lupa melihat daftar tagihan untuk dicocokan dengan kitirnya. Setelah semua angkanya cocok, merekapun bertanda tangan di kolom paling kanan pada daftar tagihan. Baru setelah itu mereka menanda tangani daftar absen sebagai bukti kehadirannya.

Ketika waktu sudah menunjukan pukul satu lebih dua puluh menit, PPL meminta pada PJ untuk segera membuka acara. “Nampaknya yang hadir sudah memenuhi quorum, sudah ada 11 anggota jadi sudah bisa dimulai,” tukas Ibu Endang Syafii selaku PPL.

“Pertemuan kali ini sengaja di diadakan disini untuk mempererat tali silahturahmi dan sekaligus halal bi halal dalam rangka lebaran. Semoga ini akan semakin menguatkan kebersamaan kita yang mulai terbangun sejak  satu tahun terakhir. Karena kondisi kelompok kita saat ini sudah baik, saya berharap untuk diusahakan ada penambahan anggota baru,” harap Ibu Susy, PJ I saat membuka acara pertemuan.

Kebetulan saat itu memang ada calon anggota. Sehingga acarapun dilanjutkan pada musyawarah penerimaan anggota baru yang dimulai dengan perkenalan. Mendengar perkenalan yang singkat, anggota yang lainpun memburu dengan berbagai pertanyaan agar bisa mengenal lebih dalam. Ada yang menanyakan nama suaminya, usahanya, motivasi menjadi anggota hingga siapa yang mengenalkannya dengan kelompok tersebut. Setelah semua informasi tergali dan  yakin konditenya baik, anggotapun setuju untuk menerimanya.

Nampaknya setelah musyawarah penerimaan anggota baru, tidak ada lagi masalah yang dimusyawarahkan. Sehingga acara berlanjut pada pembacaan notulen. “Memang tidak ada yang perlu dimusyawarahkan lagi. Karena SPP sudah diambil semua sebelum lebaran,” ujar Ibu Susy merespon keheranan PPL. Memang ketika ditawarkan sekali lagi, juga tidak ada yang mengajukan SPP. Sedang masalah kewajiban juga sudah klop sehingga tidak ada TR yang perlu dimusyawarahkan.

Kondisi kelompok ini memang sudah nampak tertata. Dilihat dari tingkat kehadiran anggota pada satu tahun terakhir misalnya, rata-rata mencapai 80% . Seperti pada pertemuan September lalu jumlah  anggota 17 orang, sedang yang hadir 15 orang. Tentu saja kondisi ini berbeda dengan sebelumnya dimana kehadiran menjadi masalah yang kemudian merembet pada lainnya. Bahkan karena masalah yang dihadapi cukup berat, dari jumlah 25 anggota, yang tersisa hanya 5 orang. Akibatnya selama hampir 2 tahun tidak bisa mendapat pelayanan.

Kondisi tersebut berawal dari tidak konsennya para anggota yang terdiri dari pedagang bunga di Pasar Kayon saat pertemuan kelompok. Mereka tidak bisa duduk jenak mengikuti proses pertemuan kelompok walaupun paling lama hanya berlangsung 2 jam. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan PJnya yang tidak terbuka dan kurang tegas. Kalau terjadi TR tidak dimusyawarahkan dan ditutup-tutupi oleh PJ. Kalaupun menggunakan tabungan kelompok untuk TR, pengembaliannya juga tidak jelas. Tentu saja hal tersebut merupakan imbas karena tidak dimusyawarahkannya pengajuan pinjaman. SPP langsung ditanda tangani tanpa melalui proses system yang benar.

Pendek kata saat itu mekanisme system tanggung renteng tidak berjalan. Tak mengherankan bila ketidak seimbangan itupun terjadi. Kewajiban anggota tidak bisa terpenuhi dengan baik yang ditandai dengan TR berkelanjutan. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, mau tidak mau harus kembali pada system. Permasalahannya justru sebagian besar anggota tidak punya komitmen untuk itu. Sehingga untuk tetap mempertahankan kelompok, harus dilakukan pembersihan. Anggota yang tidak mau mengikuti ketentuan system, dikeluarkan sampai akhirnya hanya tersisa 5 orang.

“Kami berlima mencoba mempertahankan kelompok ini, meski saat itu kita tidak bisa mengajukan pinjaman. Sebetulnya saat itu saya sempat putus asa dan ingin mundur. Tapi teman-teman mendorong untuk tetap mempertahankan kelompok ini. Alasanya karena banyak manfaat yang sudah dirasakan. Bahkan suami mereka juga mendorong untuk tetap mempertahankan agar kelompok tidak bubar,” ungkap Ibu Susy yang kini menjadi satu-satunya anggota yang berasal dari pedagang Pasar Bunga Kayon.

Seperti juga disampaikan Ibu Nining, PJ II yang telah menjadi anggota selama 9 tahun. Menurutnya manfaat yang dirasakan jadi anggota koperasi bukan hanya pinjaman. Tapi juga untuk meningkatkan kemampuan diri, diantaranya dengan diadakannya berbagai pelatihan ketrampilan ekonomi. Bahkan diakui, untuk biaya anaknya sekolah juga dari pinjaman SBW. Pengajuan  pinjaman juga mudah, syaratnya cukup bisa dipercaya dan bertanggung jawab.

Hal sama juga diungkap Ibu Handa. “Suami saya melarang saya keluar dari SBW karena banyak manfaat yang bisa dirasakan. Dulu tidak punya rumah sampai punya rumah, dari tidak punya mobil sampai punya mobil. Bahkan anak sampai bisa kuliah juga tak lepas dari pinjaman di SBW,” tukasnya.

Manfaat yang dirasakan itulah, sebagai motivasi perjuangan mereka untuk mempertahankan kelompoknya. Tentu saja perjuangan kelima anggota tersebut tidaklah ringan. Karena selama 2 tahun mereka tidak bisa mengajukan pinjaman. Padahal hak anggota berupa fasilitas pinjaman itulah yang sangat diharapkan.

Kini perjuangan tersebut telah membuahkan hasil. Dibawah koordinasi Ibu Susi dan Ibu Nining, mekanisme pertemuan  kelompok sudah bisa dijalankan sesuai dengan system tanggung renteng. Dari 5 anggota yang tersisa, masing-masing mengembangkan anggota diwilayahnya. Sehingga saat ini anggota kelompok kebanyakan berasal dari 3 wilayah anggota tersebut. Wilayah Pucang merupakan hasil perekrutan Ibu Handa. Kemudian wilayah Kertajaya oleh Ibu Sulastri dan Ibu Nining melakukan perekrutan di wilayah Kebraon. (gt)

Dilihat dari nomornya, kelompok ini memang  tergolong lama. Tapi justru itu yang membuat kelompok ini serasa kompak dan dinamis sebagaimana senam beregu yang dimainkannya. Berikut ini liputan Bulletin SBW pada pertemuan Mei lalu.

Saat peringatan HUT ke 33 Kopwan SBW lalu, kelompok 70 tidak mau ketinggalan dalam berpartisipasi. Setidaknya, kelompok ini mengeluarkan satu tim senam untuk mengikuti lomba senam beregu yang diselenggarakan pada 16-17 April lalu. Dengan kekompakannya, akhirnya tim inipun meraih gelar juara harapan II.

Kekompakan dan dinamika gerak saat di panggung lomba, ternyata juga diperlihatkan saat pertemuan kelompok. Dilihat dari tingkat kehadiran, kelompok ini cukup tinggi. Pada pertemuan Mei lalu misalnya, dari 34 anggota, yang hadir saat itu 29 anggota. Begitu pula secara administratif, kelompok ini tergolong tertip. Semua berkas anggota dimasukan dalam kantong plastik. Sehingga yang baru datang bisa langsung mengambil berkas atas namanya. Dari situ, anggota bisa tahu barapa kewajiban yang harus dibayar. Berkas itupun dikembalikan lagi kepada PJ setelah diisi uang pembayaran kewajiban.

Sementara yang  baru datang menyelesaikan pembayaran kewajiban, yang lainpun nampak dengan kesibukannya. Ada yang sibuk ngobrol dengan teman dikanan-kirinya. Ada yang sibuk membagi sembako pesanan anggota dari pembelian di swalayan SBW. Bahkan ada pula yang sibuk menggelar dagangannya. Tapi semua kesibukan itu terhenti manakala PJ memulai membuka acara pertemuan kelompok. Semua perhatianpun tertuju pada PJ.

Namun ada yang janggal saat itu. Setelah pembacaan notulen, acara dilanjutkan pada pengarahan PJ yang diteruskan pengarahan PPL. Sementara acara tersebut berlangsung, beberapa anggota sibuk mengisi SPP yang kemudian diserahkan pada PJ. Begitu pula ketika ada calon anggota baru, ternyata juga hanya diperkenalkan begitu saja oleh PJ. Sekilas memang seakan tidak ada agenda musyawarah saat itu. Bahkan ketika diketahui ada yang belum hadir dan belum membayar kewajiban, semua juga nampak tenang-tenang saja.

Tapi ternyata, agenda musyawarah dalam pertemuan kelompok 70 ini diletakan pada bagian akhir acara. Begitu semua pengumuman dan pengarahan sudah tuntas, agenda musyawarahpun dimulai. Satu persatu SPP anggota dibacakan oleh PJ untuk dimintakan persetujuan dari anggota yang hadir. Kemudian disambung dengan permintaan persetujuan untuk anggota baru. Musyawarahpun berjalan tanpa ada perdebatan, kata setujupun meluncur begitu saja dari anggota. Saat itu kata setuju begitu mudah diucapkan, karena anggota yang hadir percaya bahwa temannya yang SPP bisa dipercaya dan punya rasa tanggung jawab. Karena memang tidak ada catatan kondite dari masing-masing anggota yang SPP saat itu.

Hal sama juga terjadi ketika dilakukan musyawarah TR. Musyawarah yang dilakukan di penghujung acara itu nampak biasa-biasa saja. Walaupun yang dimusyawarahkan adalah masalah TR. “Ibu-ibu,… Bu Frida tadi sudah saya hubungi dan orangnya sibuk karena menangani pesanan. Tapi Ibu Frida juga sudah berjanji dan menyuruh karyawannya untuk mengantar kewajibannya. Jadi bagaimana ibu-ibu, karena ternyata sampai sekarang belum datang ? bagaimana kalau kita TR saja dengan menggunakan tabungan kelompok,” ujar Ibu Rengganis, PJ I kelompok 70 yang dijawab secara spontan dengan kata setuju oleh anggota.

Sebagai konsekuensi dari kata setuju tersebut, seluruh anggotapun bertanda tangan untuk pengambilan tabungan kelompok. Tapi begitu acara akan ditutup, utusan Ibu Frida datang dengan membawa pembayaran kewajiban. “Alhamdulillah”… ucap beberapa anggota bersamaan seakan baru terbebas dari sebuah tekanan. Hal ini wajar karena dengan demikian tabungan kelompok tidak jadi terambil. Terpenting lagi, kelompok ini tidak sampai ada catatan anggota yang kena TR.

Tapi bukan berarti kelompok 70 ini tidak pernah mengalami TR. Setidaknya sekitar tahun sembilan puluhan kelompok ini pernah mengalami TR cukup berat akibat satu anggotanya menghilang tanpa pesan. Sejak itulah kelompok 70 mulai berhati-hati dengan membuat beberapa peraturan kelompok. Untuk anggota yang pernah TR, maka pinjamannya akan diturunkan nilainya. Sedang untuk yang tiga kali tidak hadir secara berturut-turut maka SPP ditunda sampai 2 kali pertemuan. Bagi yang SPP harus hadir.

Musyawarah juga dilakukan dengan ketat. “Pernah ada anggota yang ditolak SPP nya karena saat SPP dia tidak hadir. Tapi pernah juga kita menyetujui SPP anggota yang sebetulnya sangat beresiko. Anggota tersebut baik. Cuma ketika mengajukan SPP, anggota tersebut  dalam kondisi sakit dan kemungkinan untuk bisa mengansur pinjamannya sangat kecil. Kita sadar resiko tersebut, tapi kita tetap menyetujui SPPnya karena untuk biaya berobat. Kita sampaikan bahwa kita menyetujui SPPnya dan ibu tersebut kita minta untuk pulang saja karena kondisinya tidak memungkinkan,” papar Ibu Rengganis.

Benar saja prediksi anggota. Pada bulan berikutnya anggota tersebut sudah tidak bisa hadir dalam pertemuan kelompok. Tapi anggota sudah sepakat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuknya. Sehingga TR pun dilakukan dengan sukarela yang memang diniatkan untuk membantu teman yang menderita sakit. Bukan itu saja, do’apun dipanjatkan untuk kesembuhannnya. Tapi nampaknya Tuhan berkehendak lain, si ibu tersebut akhirnya meninggal dunia. Seluruh anggota kelompok 70 saat itu betul-betul merasa kehilangan 1 anggotanya yang baik. (gt)

Dalam system tanggung renteng keberadaan kelompok memang merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok. Manisnya fasilitas pinjaman dan getirnya saat terjadi TR, itulah diantara dinamika kelompok yang dirasakan bersama. Berikut pengalaman kelompok 200 dalam merasakan manis dan getirnya berkelompok tanggung renteng.

Pertemuan kelompok 200 yang diselenggarakan pada 7 Mei lalu memang istimewa. Bisa jadi itulah pertemuan teristimewa selama perjalanan kelompok. Bagaimana tidak, tempat pertemuannya saja di RM Nur Pacifik – Jl. Raya Gubeng. Acaranyapun tidak sekedar pertemuan sebagaimana biasanya. Karena saat itu, juga digelar berbagai permainan yang melibatkan semua anggota dan PPL.

“Kalau biasanya, pertemuan diadakan di rumah saya di Gubeng Kertajaya. Kalau disini terus… dananya yang nggak kuat. Pertemuan kali ini memang istimewa sebagai rasa syukur kita. Karena dana yang kita keluarkan selama ini untuk TR telah kembali semua. Selain itu, juga untuk refresing agar tidak jenuh dan rasa kebersamaan dalam kelompok ini bisa semakin kuat,” tutur Ibu Dwi Murwati, PJ I kelompok 200.

Dana TR telah kembali, memang itulah alasan utama kenapa kelompok 200 menyelenggarakan pertemuan ditempat yang tidak seperti biasanya. Pantas pula kalau anggota kelompok 200 meluapkan rasa syukurnya, karena nilai TR sebesar Rp 8 juta itu sudah kembali. Pengembalian TR itupun telah dibagi rata pada semua anggota.

Sebagaimana dipaparkan Ibu Dwi, peristiwa ini dimulai sejak 2007. Saat itu ada salah satu anggota didera masalah dalam keluarga dan bisnisnya. Ia telah tertipu puluhan juta rupiah oleh rekan bisninya. Sementara dalam keluarga juga terjadi konfik dengan suami.  Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada kemampuannya dalam membayar kewajiban kepada koperasi. Tapi meski deraan masalah begitu pelik, ia tidak mau lari dari tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Iapun tetap hadir dalam pertemuan kelompok untuk menyampaikan permasalahannya.

“Ibu ini, selama menjadi anggota kelompok 200, konditnya cukup baik. Kalaupun saat itu ada masalah dalam pembayaran kewajiban, karena ia tengah di lilit masalah. Itulah sebabnya ketika ia menyampaikan masalahnya, anggota yang lain bisa memahami dan memaklumi. Anggota juga mau melakukan TR dengan sukarela. Sementara si ibu tersebut tetap berusaha mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah sebagai rasa tanggung jawab,” ujar Ibu Dwi.

Memang pada perjalanan selanjutnya, ternyata TR tidak hanya sekali dan terus berlanjut hingga satu tahun. Melihat kondisi yang demikian, anggotapun akhirnya sepakat, pada TR bulan pertama diambilkan dari tabungan kelompok. Sedang pada bulan berikutnya dilakukan TR spontanitas yang langsung dimasukan pada kitir pembayaran kewajiban setiap anggota.

Sementara disisi lain, ibu yang kena TR tersebut terus berupaya. Kebetulan saat itu ada kerabatnya yang menawarinya untuk menjadi TKW di Malaysia. Tawaran itupun tidak disia-siakan. Dari hasil menjadi TKW tersebut, sebagian dikirimkan kepada kelompok untuk membayar TR. Setidaknya dalam buku kelompok, tercatat ada 4 kali pengiriman. Pada pengiriman pertama sebesar Rp 3 juta yang kemudian dibagi rata pada semua anggota. Begitu pula pada pengiriman kedua dan ketiga. Sedang pada pengiriman terakhir sebesar Rp1,5 juta digunakan oleh anggota untuk tasyakuran di RM. Nur Pacifik.

Apa yang terjadi di RM Nur Pacifik tersebut bagaikan alur sinetron yang happy ending setelah mengalami perjalanan yang cukup berat. Bagaimana tidak, selama setahun setiap anggota harus rela menyisihkan dananya untuk TR. Nggrundel jelas terjadi. Karena bagaimanapun hal tersebut telah menjadi beban seluruh anggota. Tapi, meski menjadi beban, TR tetap harus dijalankan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari proses pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan mekanisme musyawarah. Berani mengambil keputusan harus berani bertanggung jawab, itulah prinsipnya.

Terlepas dari itu semua, yang jelas pertemuan kelompok pada 7 Mei di ruang VIP RM Nur Pacifik menjadi pertemuan yang penuh dengan bersuka cita. Proses inti pertemuan kelompokpun berlangsung tidak lama. Mulai dari pembacaan notulen hingga musyawarah SPP dan pengarahan PPL tidak lebih dari satu jam. “Maaf bu perlu saya ingatkan bahwa saat ini SK untuk PJ telah berakhir. Artinya pada pertemuan kali ini kita harus mengadakan pemilihan PJ,” tukas Ibu Adiroso, selaku PPL mengingatkan kelompok sebelum menutup pengarahannya.

“Maaf saya lupa. Tapi sebetulnya saya sudah merasa bahwa SK PJ itu telah habis. Cuma saya tidak sempat lihat kapan waktunya. Terima kasih Bu Adiroso telah mengingatkan. Ayo bu… sekarang kita melakukan pemilihan PJ. Saya harap ada anggota yang mau menggantikan posisi saya ini,” sambut Ibu Dwi sambil menawarkan pada anggota untuk menggantikanya.

Saat itu beberapa alasanpun diutarakan oleh Ibu Dwi agar ada anggota yang mau menggantikannya. Tapi nampaknya tidak ada satupun anggota yang ingin menggantikannya. Akhirnya mau tidak mau, Ibu Dwi Murwati dan Ibu Soelastri menerima kembali jabatannya sebagai PJ I dan PJ II.

Setelah proses pertemuan kelompok selesai, acarapun berlanjut dengan permainan. Semua anggota bahkan PPL terlibat dalam permainan yang mengandung nilai-nilai kebersamaan. Mereka menyatu, bercanda, saling gojlok penuh keceriaan meski dalam ruang terbatas. Acarapun berakhir dengan prasmanan sambil berkaraoke. Tapi sebelum acara berakhir, Ibu Dwi menyampaikan tentang peringatan hari jadi kelompok 200. “Dari hasil penelusuran data di Kopwan SBW, kelompok kita ini lahir pada 7 Mei. Untuk itulah, bagaimana kalau tanggal 7 Mei ini kita jadikan hari ulang tahun kelompok kita, bagaimana bu setuju ?” tanya Ibu Dwi.

“Setuju…,”  jawab anggota secara serempak sebagai bukti kesepakatan bahwa 7 Mei adalah hari kelahiran kelompok 200. Dirgahayu kelompok 200. Semoga kebersamaan tetap bisa terpelihara  dan sejahtera bagi seluruh anggotanya.  (gt)

Di Wisma Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri terdapat 3 kelompok. Satu diantaranya adalah kelompok 294 dengan 27 anggota. Bagaimana dinamika kelompok ini ? berikut liputan Bulletin SBW pada pertemuan Maret lalu.

Mendung gelap diiringi hujan rintik-rintik mewarnai kawasan Lakarsantri termasuk di Wisma Lidah Kulon tempat dilangsungkannya pertemuan kelompok 294. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak membuat surut niat anggota untuk hadir di pertemuan kelompok. Setidaknya sejak pukul 15.00 sudah ada 10 anggota yang berkumpul di rumah blok Xb.

Nampaknya cuaca tidak semakin membaik. Hujan semakin lebat, bahkan diiringi dengan petir. Sehingga 30 menit berlalu, anggota yang hadir baru 15 orang. Mengingat jumlah yang hadir sudah mencapai quorum, maka Ibu Durilan selaku PPL meminta PJ agar segera membuka pertemuan kelompok. Acarapun dimulai dengan penyampaian hasil RAT. “Untuk lebih lengkapnya, nanti bisa disampaikan Ibu PPL,” ucap Ibu Sulis, PJ I kelompok 294 sambil melirik pada Ibu Durilan yang berada disampingnya.

Acarapun terus menggelinding dan nampaknya semua berjalan dengan datar-datar saja. Padahal saat itu masih ada 4 anggota yang belum datang dan belum membayar kewajibannya. Ketika masalah ini disampaikan oleh PJ, anggota yang hadir masih tampak tenang, tidak ada ekspresi kekhawatiran. Nampaknya mereka percaya 4 temannya itu pasti datang dan menyelesaikan kewajibannya. “Hujannya masih deras dan mungkin jalannya banjir. Kita tunggu saja.” celetuk salah satu anggota.

Sambil menunggu 4 anggota yang belum hadir dan belum membayar kewajiban, acara terus dilanjutkan pada musyawarah SPP. Satu per satu, SPP dibacakan oleh PJ. “Ibu PJ kalau baca SPP harus lengkap supaya anggota bisa mencermati,” sela PPL memperingatkan PJ yang hanya membacakan nama dan besarnya pinjaman yang diajukan anggota. Tapi nampaknya, meski sudah dibaca secara lengkap, respon anggota tetap datar-datar saja.

Dalam kasus demikian tentu lebih baik kalau anggota bersangkutan yang membaca SPP nya sendiri. Sementara PJ dan anggota lainnya mencermati kondite anggota tersebut dengan berdasar pada apa yang tercatat di notulen maupun yang diingat oleh anggota. Sehingga kesepakatan yang diberikan tidak hanya asal setuju.

Tapi nampaknya di kelompok 294 sudah menjadi hal biasa, kata setuju dari anggota keluar begitu saja tanpa ada koreksi. Entah… mereka sudah percaya pada temannya yang mengajukan pinjaman atau mereka sudah tidak berfikir tentang resiko akibat asal setuju. Padahal dalam perjalanannya, kelompok ini beberapa kali mengalami masalah. Tabungan kelompok yang sedianya untuk tour bersama, juga pernah habis tergerogoti TR. Bukan itu saja, TR juga sempat menggerogoti tabungan sukarela anggota.

“Beberapa bulan lalu kita pernah mengalami TR besarnya sekitar Rp 8 juta. Kemudian setelah diklop-klopkan tersisa Rp 5 juta. Karena tabungan kelompok sudah habis, akhirnya anggota secara spontanitas membayar TR sebesar Rp 217 ribu per orang. Untuk anggota yang tidak hadir atau tidak bawa uang saat pertemuan, kita potongkan dengan simpanan sukarelanya. Tapi untungnya orang tua dari anggota yang melarikan diri tersebut mau bertanggung jawab dengan membayar Rp 200 ribu setiap bulannya. Dari angsuran itu, kita kembalikan kepada anggota secara bergiliran,” papar Ibu Sulis.

Dipaparkan lebih lanjut, sebetulnya anggota kelompok 294 tidak keberatan untuk menanggulangi TR. Karena dari beberapa kejadian, uang TR itu juga kembali. Cuma biasanya  anggota akan merasa keberatan bila TR dilakukan dengan cara spontanitas. Anggota lebih suka menyisihkan uang untuk tabungan kelompok. Kalaupun tabungan kelompok habis, anggota lebih memilih untuk memotong tabungan sukarelanya. Karena anggota enggan melakukan spontanitas, merekapun sepakat menyisihkan Rp 5 ribu setiap bulan untuk tabungan kelompok.

Bila mencermati notulen yang dibacakan pada pertemuan Maret lalu, kelompok ini mengalami TR sebesar Rp1 juta. Tapi pada bulan yang sama juga tercatat ada pengembalian TR.  Mungkin karena pengalaman yang demikian itulah, sehinga anggota 294 tenang-tenang saja walau saat itu diumumkan ada 4 anggota yang belum hadir dan belum membayar kewajiban. Mereka merasa, tabungan kelompok masih memadai untuk menanggulangi TR, sehingga tidak sampai spontanitas. Sebagian lagi percaya keempat anggota yang akan di TR itu pasti datang. Karena sebelumnya mereka juga sudah telpon bahwa mereka akan datang tapi masih terkendala hujan.

Ternyata memang betul apa yang diperkirakan anggota. Saat pertemuan kelompok menjelang berakhir, keempat anggota yang akan di TR sudah datang semua. “Oh… ya… ibu… gimana, sekarang kita musyawarah TR karena 2 teman kita sudah datang tapi yang dua belum membayar kewajiban,” ajak Ibu Sulis pada anggotanya. “Sudah lengkap bu… ini mereka sudah bayar kok. Dan itu orangnya,” jawab Ibu PJ II sambil menunjukan uang pembayaran dari 2 anggota yang memang saat itu berada diluar ruang tamu. “TR memang sering terjadi, tapi biasanya juga kembali,” tukas salah satu anggota seakan membenarkan apa yang barusan terjadi.

Memang apa yang terjadi di kelompok 294 ini telah menunjukan adanya semangat kebersamaan dari anggotanya. Semangat anggota tersebut juga ditunjukan saat diumumkan tentang lomba paduan suara dan senam dalam rangka HUT ke 33 SBW. Merekapun penuh semangat memusyawarahkan strategi dan kostum lomba.

“Bagaimana untuk kostum kita ambilkan tabungan kelompok,” pancing PJ. “Jangan, karena tabungan kelompok milik semua anggota. Sedang yang ikut lomba tidak semua,” tukas salah satu anggota menanggapi. Akhirnya dari musyawarah itu, disepakati untuk kostum sifatnya pinjam tabungan kelompok. Dengan demikian masing-masing peserta lomba tetap punya kewajiban mengembalikan uang tabungan kelompok yang dipakai untuk beli kostum.

Kebersamaan juga ditunjukan oleh kelompok ini dalam hal kehadiran. Seperti pada pertemuan Maret lalu. Meski mendung pekat bergelayut dan berlanjut dengan hujan lebat yang diiringi petir, anggota tetap mau hadir dalam pertemuan. Meski jarak rumah dengan tempat pertemuan jauh, mereka juga tetap merasa berkewajiban untuk menghadiri pertemuan. Diantaranya mereka datang secara berombongan dengan menumpang mobil salah satu anggota.

Tapi, kebersamaan ini tentu akan mudah terkoyak bila mekanisme system tanggung renteng tidak diterapkan secara konsisten. Karena akibat dari ketidak konsistenan itu, akan memunculkan berbagai masalah yang pada akhirnya akan mengancam kebersamaan yang sudah dibangun.

Sebetulnya anggota juga sudah berupaya untuk menjaga eksistensi kelompoknya. Diantaranya dengan membuat kesepakatan berbagai peraturan. Untuk mendisiplinkan kehadiran anggota misalnya. Kelompok ini membuat aturan bagi anggota yang tidak hadir selama 3 kali berturut-turut, SPP nya akan ditunda hingga bulan berikutnya. Begitu pula untuk anggota yang akan SPP diharuskan datang lebih awal. Tapi kembali lagi, semua itu tak akan ada artinya bila tidak dijalankan dengan konsisten. (gt)

Tempat tinggal anggota kelompok 251 memang sudah terpencar diberbagai wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kendati demikian, kelompok ini tetap mampu mempertahankan kebersamaanya. Terbukti kehadiran disetiap pertemuan selalu diatas 70%. Seperti pada pertemuan Desember lalu yang diadakan di Wage – Sidoarjo, dari 39 anggota, saat itu yang hadir 30 anggota.

Meski tempat tinggal berjauhan, anggota kelompok 251 ini sepakat untuk mengadakan pertemuan kelompok secara anjang sana. Anggota yang mendapat arisan, akan menjadi tempat pertemuan pada bulan berikutnya. Inilah salah satu upaya kelompok agar diantara anggota bisa lebih saling mengenal dan memelihara kebersamaan.

Jarak tempat pertemuan kelompok dari rumah memang terkadang menjadi kendala tersendiri bagi anggota. Tapi anggota kelompok 251 mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya yaitu dengan berangkat bersama-sama.  Pada pertemuan Desember lalu, kelompok ini mencarter 2 bison (angkutan umum Surabaya – Malang -red). Ternyata cara inipun, dirasa menyenangkan dan mengesankan bagi mereka. Karena selama perjalanan itu, mereka bisa bercanda dan saling bercerita.

Keakraban sebagai cermin dari adanya kebersamaan itu terus berlanjut saat pertemuan kelompok. Seakan selama perjalanan dan pertemuan kelompok menjadi ajang reuni. Karena pada masa lalu mereka ini sebetulnya bertetangga dan tinggal dikawasan Siwalankerto. Pada awal berdiri, tepatnya 1986 kelompok 251 dibentuk oleh 15 ibu yang bertetangga. Kemudian anggotapun terus berkembang hingga 40 orang lebih. Dari kelompok ini pula akhirnya lahir kelompok 366. Seiring dengan perjalanan waktu, satu per satu anggotapun pindah tempat tinggal. Kendati demikian mereka tetap ingin tergabung dalam satu kelompok.

Meski tempat tinggal berjauhan, ternyata anggota kelompok 251 tetap bisa menjaga kedisiplinan dalam hal waktu pertemuan. Pada pertemuan kelompok di rumah Ibu Ida Rachmah di Jl Anggrek – Wage – Sidoarjo, acara dimulai tepat pada pukul 16.30 sesuai yang dijadwalkan. Acarapun terus menggelinding mulai dari absen, pembayaran kewajiban hingga musyawarah. Disaat musyawarah inipun juga diwarnai canda dan saling gojolok diantara mereka. Kendati demikian celetuk anggota mengkritisi kondite mereka yang SPP juga terjadi. Sementara yang dikritisi hanya bisa senyam-senyum dan berjanji untuk lebih berdisiplin.

Nampaknya Ibu Sutoyo yang juga mantan PJ kelompok 251itu bisa menjadi motor dalam dinamika kelompoknya. Ibu Sutoyo yang juga PPL dan saat itu berposisi sebagai anggota, seakan menjadi mitra Ibu Sumawan selaku PPL yang membina kelompok ini. sehingga pengarahan-pengarahan  yang dilakukan Ibu Sumawan saat musywarah menyelesaikan masalah serasa begitu gayeng. Ibu Sumawan dan Ibu Sutoyo saat itu bisa saling mengisi untuk menjadikan kelompok 251 lebih dinamis. Dikelompok ini selain ada Ibu Sutoyo juga ada Ibu Koermen mantan PPL.

Semangat kebersamaan memang sangat terasa di kelompok 251 yang kini dipegang Ibu Nurjanah selaku PJ I. Walaupun sejak September lalu, kelompok ini dirundung masalah. Bahkan pada pertemuan Desember lalu, TR terjadi karena ulah dua anggotanya. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 2 juta lebih.

“Makanya bu, kalau musyawarah jangan pakai sungkan-sungkan. Kalau seperti ini, ya TRnya harus dibayar dengan uang, bukan dengan sungkan. Memang saat itu dia (anggota yang TR-red) memaksa bahkan sempat marah-marah ketika pengajuan pinjamannya akan diturunkan. Sehingga ibu-ibu tidak berani menyampaikan masalah sebenarnya. Kalau sudah begini… mau tidak mau kita harus TR,” tukas Ibu Sutoyo.

“Memang bu, kalau ada anggota yang pakai marah-marah dan memaksakan besarnya pinjaman, kita harus hati-hati. Karena biasanya orang yang demikian itu akan bermasalah dibelakang hari. Tapi ini sudah terjadi, sebagai konsekuensi kita yang telah menyetujui besar pinjamannya, ya… ibu-ibu harus TR sebagai bentuk tanggung jawab,” tandas Ibu Sumawan menambahkan.

Menghadapi masalah tersebut, sejak Nopember Ibu Sumawan telah menyarankan pada PJ, agar TR dimasukan kitir. Sehingga anggota sudah bersiap-siap mengahadapi masalah TR sejak dari rumah. Karena saat itu, tabungan kelompok tinggal Rp800 ribu dan telah habis untuk TR bulan Nopember. Sehingga pada pertemuan Desember, kalau terjadi TR, mau tidak mau harus spontanitas. Dari perhitungan PJ I yang dibantu oleh Ibu Sumawan dan Ibu Sutoyo, akhirnya TR saat itu sebesar Rp56ribu per anggota.

Perubahan suasana sangat terasa saat mulai dibahas masalah TR. Kalau tadinya penuh dengan canda dan saling gojlok, berubah menjadi serius. Masing-masing anggota sibuk mengorek-ngorek dompetnya untuk mengeluarkan uang yang tesisa. Bahkan ada salah satu anggota yang menyatakan tidak siap karena uangnya hanya cukup untuk transport pulang. Untungnya, teman disebelahnya membawa uang lebih dan mau meminjami.

Sebetulnya untuk menjaga agar anggota tetap disiplin dan bertanggung jawab, kelompok 251 telah membuat beberapa peraturan. Bagi anggota yang tidak hadir tiga kali berturut-turut, SPPnya akan ditunda hingga bulan berikutnya. Sedang untuk anggota yang pernah TR satu kali, SPPnya akan diturunkan menjadi 75%. Bila dua kali TR SPPnya akan diturunkan menjadi 50% dan bila sampai tiga kali TR maka pinjamannya hanya boleh sebesar simpanannya. Kendati peraturan sudah ketat, nampaknya kelompok 251 masih kebobolan. Hal ini akibat pengambilan keputusan yang tidak akurat.

Akurasi keputusan sangat bergantung pada data yang dijadikan bahan musyawarah. Disinilah pentingnya kejujuran dan keterbukaan yang kemudian diuji dengan adanya keberanian menyampaikan pendapat dari setiap anggota. Seharusnya setiap anggota menyadari, bahwa apa yang dilakukan akan berdampak pada semua anggota dalam kelompok. Ketika mengajukan pinjaman, yang terpikirkan seharusnya bukan hanya kepentingan diri sendiri tapi juga nasib teman-teman sekelompok yang telah berbaik hati menyetujui pinjamannya.(gt)

Tanggung Renteng, kerjasama dan keterbukaan serta musyawarah. Itulah yang menurut kelompok 375 sebagai modal utama dalam mencapai kesuksesan berhutang. Bagaimana upaya mewujudkannya ? berikut liputan bulletin SBW pada pertemuan September lalu.

Kedisiplinan dalam kehadiran di pertemuan kelompok, terkadang menjadi masalah di sebagian kelompok. Bahkan ada juga kelompok yang PJ-nya harus menelpon anggotanya untuk datang agar pertemuan mencapai quorum. Tapi, tidak demikian dengan kelompok 375, dimana kehadiran anggota pada setiap pertemuan bisa mencapai lebih dari 80%. Bahkan tidak jarang, tingkat kehadiran mencapai 90%. Seperti pada pertemuan September lalu yang dihadiri 24 anggota. Artinya hanya dua anggota yang tidak hadir. Itupun karena anggota tersebut sedang sakit.

Memang pada 3 September lalu pertemuan agak molor dari yang dijadwalkan. Sesuai dengan kesepakatan bulan sebelumnya, pertemuan akan dilaksanakan di Gunung Sari Indah blok AB pada pukul 16.⁰⁰. Tapi sampai jam dinding menunjukan pukul 15.⁵⁵, belum ada anggota yang hadir. Baru pada pukul 16. ⁰⁵. anggota mulai berdatangan. Tapi jumlah yang hadir belum mencapai quorum. Sehingga pertemuan belum bisa dimulai. Sepuluh menit setelah itu, ruangan sudah nampak penuh. Ketika PJ II mulai menghitung, anggota yang hadir sudah mencapai 22 orang. Sedang 2 anggota yang lain datang saat proses pertemuan berlangsung.

“Mungkin karena puasa, jadi kalau sore seperti ini, ibu-ibu masih masak untuk persiapan berbuka. Makanya datangnya agak terlambat. Kalau pertemuannya digeser malam setelah berbuka mungkin bisa tepat waktu. Tapi tentunya ibu-ibu juga keberatan karena setelah magrib waktunya persiapan untuk sholat terawih,” ujar salah satu anggota yang mencoba menjelaskan keterlambatan teman-temannya pada PPL.

Dimulainya pertemuan, akhirnya memang molor sekitar 15 menit. Tapi, untuk jumlah yang hadir tetaplah tinggi pada saat pertemuan dimulai. Kedisiplinan dalam hal kehadiran ini tentunya juga tak lepas dari ketatnya pelaksanaan peraturan kelompok yang telah menjadi kesepakatan bersama. Terkait dengan kehadiran ini, kelompok 375 menyepakati bila 3 kali tidak hadir maka SPP akan ditangguhkan satu bulan kedepan. Pengecualian aturan ini hanya diberlakukan bagi anggota yang sakit. Sedang untuk anggota yang tidak pernah hadir, maka SPP tidak akan disetujui. SPP baru bisa disetujui, bila anggota tersebut bisa hadir dipertemuan minimal 3 kali berturut-turut. Dengan ketatnya pelaksanaan aturan tersebut, telah membuat anggota berfikir dua kali bila ingin tidak hadir dipertemuan kelompok.

Disamping kedisiplinan dalam hal kehadiran, kelompok ini juga telah berhasil membangun ketertipan dalam hal adiministrasi. Setiap anggota dikelompok ini telah dibekali 1 buku kitir pembayaran. Di buku kitir inilah mereka menulis sendiri tentang kewajibannya berdasarkan lembar tagihan. Didalam buku itu pula, mereka menyelipkan uang pembayaran kewajiban yang kemudian ditumpuk di meja PJ I untuk diproses.

Memang dikelompok ini, untuk urusan pengadministrasian pembayaran kewajiban anggota dilakukan khusus oleh PJ I. Sementara proses pertemuan kelompok dipimpin oleh PJ II. Pembagian tugas ini memang agak beda dengan kelompok pada umumnya. Kendati demikian proses pertemuan kelompok tetap bisa berjalan lancar dan dinamis. Pertemuan kelompok juga bisa dimulai tanpa harus menunggu PJ I menyelesaikan tugas pengadministrasian pembayaran kewajiban.

Sementara Ibu Yani selaku PJ I terus menyelesaikan administrasi pembayaran kewajiban anggota, PJ II membuka pertemuan kelompok yang dilanjutkan dengan pembacaan notulen. Acarapun terus bergulir pada pembahasan masalah kelompok. Dalam hal ini PJ II mengawalinya dengan membahas permasalahan Ibu Wati yang sedang sakit. “Saudaranya Mbak Wati itu datang kerumah saya dan minta agar Mbak Wati di PD. Menurut saudaranya ini, Mbak Wati sedang sakit dan hutangnya ada dimana-mana. Jadi supaya tidak merepotkan kelompok maka ia minta di PD saja. Jadi bagaimana ? Mbak Wati kita pertahankan atau kita PD” tanya Ibu Agus, PJ II pada anggota.

Tapi nampaknya saat itu anggota belum bisa mengambil keputusan. Sehingga Ibu Agus mencoba mengutarakan pendapatnya. Menurut PJ II ini, sebaiknya Ibu Wati tetap dipertahankan jadi anggota. Alasannya, kondite Ibu Wati dikelompok selama ini cukup baik. Disamping itu saudaranya juga sudah titip sebesar Rp 4juta. Sehingga kalau dihitung, maka tanggungan kewajiban Ibu Wati hanya Rp1,5 juta. Tapi untuk mengamankan kepentingan kelompok, diambil kebijakan untuk menghentikan sementara pengajuan pinjamnya. Kebijakan ini berlaku sampai kondisi Ibu Wati kembali pulih.

Paparan Ibu Agus tersebut nampaknya bisa diterima oleh anggota. Bahkan ketika dipaparkan tentang sakit yang sedang diderita Ibu Wati, anggota sempat terperangah dan haru. Sehingga begitu, PJ II ini menyampaikan agar ada sumbangan spontanitas untuk Ibu Wati, anggotapun langsung setuju. Ibu Yusuf yang mendapat tugas mengumpulkan sumbangan, akhirnya mendatangi satu per satu anggota. Dari spontanitas itu terkumpul sebesar Rp 406 ribu. Bahkan anggota kemudian sepakat untuk menggenapkannya menjadi Rp450 ribu dengan menambahkan dari kas kelompok.

Musibah memang tidak bisa ditolak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kelompok 375 juga sudah melakukan pencadangan. Setiap bulan, setiap anggota dikenakan Rp 17 ribu. Sedang rinciannya untuk kas kelompok Rp 2 ribu, DKA Rp 4 ribu, Konsumsi Rp 5 ribu dan Kas Sosial Rp 6 ribu. Dari kas social yang terkumpul inilah yang digunakan untuk kepedulian pada anggota kelompok yang terkena musibah.

Dari kasusnya Ibu Wati ini akhirnya PJ II mengambil pelajaran untuk disampaikan kepada anggota. Diingatkannya, tentang pentingnya kejujuran, keterbukaan dan bisa mengukur kemampuan saat mengisi SPP. Begitu pula anggota yang lain jangan asal setuju dan jangan sungkan untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Karena semua itu memang harus dilakukan demi kepentingan seluruh anggota dalam kelompok.

Selain membahas masalah Ibu Wati, PJ II juga membahas satu per satu SPP. Tapi untuk hal ini nampaknya anggota bisa langsung setuju. Namun kondisi berubah ketika disampaikan ada 3 anggota yang surat pernyataan dari suaminya bermasalah. Karena sudah menjadi ketentuan di kelompok ini setiap SPP SP 1 dan SP 2 harus disertai surat pernyataan dari suami dengan meterai Rp 6 ribu. Dengan maksud agar ketika terjadi hal yang tak diinginkan, suami tidak lepas tangan tapi juga ikut bertanggung jawab. Kecuali kalau memang sudah tidak mampu maka anggota secara bersama-sama yang akan bertanggung jawab.

Ketika itu, surat pernyataan suami dari Ibu Farida tidak ditanda tangani suami, tapi oleh anaknya. Alasannya karena perusahaan beserta keuangannya telah diserahkan pada sang anak. Tentu saja alasan tersebut tidak bisa diterima oleh anggota, karena suami Ibu Farida masih ada. Akhirnya, karena tanda tangan suami pada surat pernyataan tersebut tidak bisa dilakukan saat pertemuan, maka SPP Ibu Farida ditunda.

Beda lagi dengan Ibu Kartika yang ternyata surat pernyataan suami belum ditanda tangani oleh suami. Saat itu ia mohon pada anggota agar surat pernyataan bisa diserahkan nanti setelah pertemuan. Tapi permintaan itupun tidak bisa diterima anggota. Akhirnya terpaksa iapun menelpon sang suami untuk datang ke pertemuan kelompok. Hal sama juga dilakukan oleh Ibu Iwan yang meterainya kurang.

Peraturan memang tidak akan punya arti apa-apa, bila tidak ada komitmen bersama untuk melaksanakannya. Tapi peraturan yang merupakan hasil kesepakatan bersama akan mampu menjadi alat pendisiplin, bila seluruh anggota merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjaganya. Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban juga bisa berjalan tanpa ada hambatan. Itulah pelajaran yang bisa dipetik dari dinamika kelompok 375. (gt)