“Kunjungan ini dimaksudkan agar siswa bisa membandingkan antara pelajaran yang didapat disekolah dengan kondisi sebenarnya. Sehingga mereka punya wawasan yang lebih luas. Atau paling tidak, mereka bisa membandingkan antara yang dipelajari disekolah dengan kondisi riil dilapangan. Mereka adalah siswa dari program keahlian administrasi dan program keahlian akuntansi. Untuk itulah setelah kunjungan ini, mereka diwajibkan untuk membuat laporan,” ujar Bp Mulyono, guru pendamping yang ditunjuk sebagai ketua rombongan.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Ibu Sadjim, Ketua I Kopwan SBW mencoba memotivasi para siswa untuk cinta koperasi. Disampaikannya bahwa SBW ini didirikan oleh wanita yang diantaranya berasal dari Bangkalan. Beliau adalah Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Kemudian koperasi ini juga dikembangkan dibawah pimpinan Ibu Yoos Lutfi yang juga berasal dari Bangkalan. “Ini menunjukan bahwa di Madura banyak bibit yang bagus untuk menjadikan dirinya bermanfaat pada orang banyak. Diantaranya dengan berkoperasi,” ujar Ibu Sadjim yang diamini oleh para siswa.
Dalam waktu hampir bersamaan, Kopwan SBW juga menerima tamu berseragam putih merah yang antusias untuk belajar koperasi. Mereka adalah siswa dari SDN Kendangsari. Dengan diantar oleh guru pendampingnya, mereka berdialog langsung dengan para pengurus Kopwan SBW. Mendapat tamu yang masih imut tersebut, para pengurus tetap bersemangat menjelaskan tentang Kopwan SBW. Hal ini juga dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta kepada koperasi sejak dini. (gt)

Menawarkan kerja sama, itulah maksud dan tujuan dari tim tersebut. Tak mengherankan bila saat itu, tim ini juga membawa aneka produk anggota koperasinya. Ada produk hasil rekayasa penghematan BBM untuk kendaraan bermotor. Ada pula produk kompor yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan bakar dari sampah. Tak ketinggalan, mereka juga membawa berbagai produk pembersih seperti sabun, pembersih lantai dan sebagainya.

Saat itu juga, mereka mempresentasikan semua produknya dihadapan pengurus. Harapannya, tentu Kopwan SBW bisa menjadi patner dalam pemasaran produk tersebut. Mengingat Kopwan SBW punya potensi besar dengan anggota yang 10 ribu lebih. Disamping ke Kopwan SBW, tim pemasar dari Koperasi Jaya Kerta Sejahtera ini juga mengadakan lawatan ke beberapa koperasi yang ada di Jawa Timur.

Koperasi Jaya Kerta Sejahtera ini memang didirikan oleh para UKM yang ada di Tangerang Selatan. Tak mengherankan, bila koperasi ini juga dijadikan wadah bersama untuk mengembangkan pasar produk-produk anggotanya. Kini setelah berjalan 2 tahun, Koperasi ini telah beranggotakan hampir 2000 orang. Produk unggulan anggotanyapun bermacam-macam mulai dari waralaba, produk kebutuhan sehari-hari sampai alat penghemat BBM. Sedang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, koperasi ini juga membuka unit simpan pinjam dan toko grosir.

Kehadiran Koperasi Jaya Kerta Sejahtera ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Kopwan SBW kedepan. Mengingat, Kopwan SBW punya potensi yang jauh lebih besar untuk bisa berkembang bersama anggotanya. Anggota SBW, tentu tidak sedikit yang mempunyai produk unggulan. Anggota SBW, tentu juga tidak sedikit yang mempunyai kemampuan dalam bidang pemasaran. Kalau kedua potensi ini digabung, tentu hasilnya akan luar biasa bagi upaya peningkatan kesejahteraan anggota. Bahkan bukan tidak mungkin, dengan pengembangan tersebut Kopwan SBW bisa memberikan kontribusi dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur. (gt)

Keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng di koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur tidak terlepas dari turut serta berbagai pihak yang secara konsisten dan bekerjasama dengan baik dalam mengaplikasikan sistem tanggung renteng dalam kehidupan berkoperasi sehari-harinya. Melalui pelatihan tanggung renteng yang disampaikan oleh Pengurus  Kopwan Setia Bhakti Wanita beserta PPL kepada kelompok anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur secara terus menerus  ternyata cukup berperan serta dalam menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pengembangan kehidupan berkoperasi . Disamping itu anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur juga  mempunyai andil yang cukup besar dalam keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng, karena jika anggota tidak merasa memiliki serta kesadaran bertanggung jawab  maka sistem yang baik dan pelatihan-pelatihan yang diberikan akan terasa percuma

Diawal tahun 2010 ini, Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah siap menjalankan berbagai macam kegiatan sesuai dengan rapat RK dan RAPB 2010 yang telah di sampaikan pada bulan Desember 2009. Salah satunya adalah pemantapan dalam pengaplikasian sistem tanggung renteng akan yang tetap dilakukan bahkan akan semakin di tingkatkan di tahun ini, pelatihan-pelatihan ketrampilan yang bertujuan meningkatkan sumber daya anggota sehingga tercipta individu-individu yang mandiri juga akan diadakan pada tahun 2010 ini.

Penerapan sistem tanggung renteng dalam berkoperasi ternyata terbukti mampu menekan NPL  hingga 0%, pada perkembangan selanjutnya ternyata sistem tanggung renteng mampu merubah sikap dan perilaku anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Semakin bertumbuhnya rasa kebersamaan, saling percaya, kejujuran, keterbukaan, musyawarah, displin dan bertanggung jawab akhirnya menjadi bagian dari nilai - nilai tanggung renteng. Nilai-nilai inilah yang kemudian memantapkan perjalanan Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sehingga bisa berkembang seperti saat ini. Sementara bagi anggota terjadi proses pembelajaran kearah yang lebih baik menuju individu yang mandiri dan berdaya.

Bagi lembaga keuangan, mencapai NPL 0 % seakan mustahil. Tapi tidak demikian dengan Kopwan SBW yang dengan sistem tanggung rentengnya mampu menekan NPL hingga mendekati 0 %. Hal ini pula yang membuat kagum Bp Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan saat berkunjung ke Kopwan SBW pada 7 Nopember lalu.

Nampaknya sistem tanggung renteng masih asing bagi Menteri Koperasi dan UKM yang baru. Tak mengherankan bila pengganti Bp Suryadharma Ali ini serasa biasa-biasa saja ketika masuk ke Kopwan SBW. Apalagi ketika memasuki gedung I Kopwan SBW yang terlihat sepi.

“Kok sepi,” tanya Bp Sjarifuddin Hasan pada Ibu Sadjim yang saat itu berada disampingnya. Mendapat pertanyaan tersebut, Ibu Sadjim, Ketua I Kopwan SBW menjelaskan tentang hari keja di Kopwan SBW. Dari penjelasan tersebut, terus berlanjut pada pemaparan tentang keberadaan Kopwan SBW. Termasuk bagaimana gedung-gedung Kopwan SBW dibangun dengan keswadayaan anggotanya.

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke Kopwan SBW ini memang sangat singkat. Bahkan rombongan yang tiba sekitar pukul 11.00 itu tidak sempat duduk. Sehingga penjelasan tentang keberadaan Kopwan SBW diberikan sambil berjalan menyusuri gedung I dan gedung II.

Dalam perjalanan itulah Ibu Sadjim yang berada disamping Bp Mentri terus memberi pemaparan tentang terbentuknya Kopwan SBW hingga sistem pelayanan pada anggota. “Pinjaman untuk anggota itu pada tahapan pertama sebesar Rp 750 ribu. Setelah itu batas pinjaman akan mengikuti sistem plafon dengan batas maksimal pinjaman sampai Rp 16 juta per orang,” papar Ibu Sadjim.

“Kopwan SBW ini juga termasuk salah satu primer Puskowanjati yang menerima dana LPDB,” celetuk Bapak Fadjar Sofyar, Direktur LPDB kepada Bapak Menteri. “Terus bagaimana pola penyalurannya,” tanya Bp Sjarifuddin. “Untuk penyalurannya, semua terserab anggota. Karena omset kita per bulan itu sekitar Rp 10 sampai Rp 11 miliar,” papar Ibu Sadjim. Penjelasan ini nampaknya juga membuat Bp Mentri Koperasi dan UKM merasa puas.

Di gedung II tepatnya di ruang garment, Bp Mentri sempat berhenti agak lama. “Yang berjualan disini semuanya anggota. Mereka menyewa pada koperasi perbulannya Rp 125 ribu,” papar Ibu Sadjim menjelaskan tentang ruang yang disewa anggota untuk berjualan.  Ruang tempat memajang berbagai produk anggota tersebut  lebih dikenal dengan ruang garment.

Dari gedung II, rombongan terus diajak menuju swalayan SBW. Disinilah Bapak Menteri mendapat penjelasan bahwa dengan sistem tanggung renteng NPL bisa ditekan hingga 0 %. Seakan tidak percaya mendengar itu, Bp Menteri mengulanginya dengan pertanyaan untuk memastikan apa yang telah didengar. Keraguan itupun dijawab Ibu Sadjim dengan menjelaskan sekilas tentang sistem kelompok tanggung renteng. “Hebat….SBW mampu mencapai NPL 0 %,” tukas Bp Sjarifuddin kepada rombongan yang menyertainya. Pujian itupun disambut tepuk tangan oleh seluruh yang hadir.  (gt)

pelatihan ppl setia bhakti wanita

Menjadi PPL ternyata memang tidak mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari perekrutan hingga pengangkatan. Tahapan-tahapan tersebut dilalui dalam waktu 6 bulan lebih. Proses yang cukup lama ini tentunya terkait dengan tugas yang akan diemban oleh PPL sebagai pendamping atau pembina kelompok. Sehingga sebelum dilepas untuk melakukan pendampingan atau pembinaan, mereka harus diberi bekal yang cukup.
Sebagai pendamping, tentu saja seorang PPL dituntut untuk mengerti dan faham tentang Kopwan SBW dan sistem tanggung renteng. Karena pengertian dan pemahaman itulah yang akan menjadi bekal utama bagi seorang PPL. Bisa dibayangkan, bagaimana seorang PPL bisa memfasilitasi kelompok dalam menyelesaikan masalah bila ia tidak faham sistem. Kalaupun advokasi dilakukan, tentu tidak berdasarkan pada sistem. Sehingga bisa jadi, bukannya menyelesaikan masalah tapi justru memunculkan masalah baru…[..]gt
Terkait dengan hal tersebut, pada akhir Agustus lalu, para kader PPL yang tinggal 9 orang itu mendapat pelatihan dari Puskowanjati. Sebelumnya, para kader ini telah ikut terjun kekelompok bersama PPL senior yang diistilahkan magang. Didalam pelatihan inilah, hasil selama magang tersebut diungkap kemudian jadi bahan pembahasan. Tentu saja dalam pembahasan itu, tetap mengacu pada sistem dan prosedur yang berlaku di Kopwan SBW.
Untuk itulah, dalam pelatihan ini, pemahaman para kader PPL tentang perkoperasian dan sistem tanggung renteng diperdalam lagi. Mereka diajak kembali memahami tentang koperasi lengkap dengan jatidirinya. Kemudian dikaitkan dengan sistem tanggung renteng lengkap dengan tata nilai dan aplikasinya. Pengetahuan inilah yang nantinya akan menjadi acuan dalam setiap penyelesaian masalah di kelompok.
Disamping itu, dalam pelatihan ini para kader PPL juga dibekali dengan berbagai pola pendampingan. Diantaranya yang diulas cukup dalam yaitu pola pendidikan orang dewasa (POD). Pengetahuan inilah yang akan menjadi acuan bagi PPL dalam berkomunikasi dengan anggota pada saat pembinaan dikelompok. Untuk itu diharapkan, tidak hanya sebatas pengetahuan tapi juga menjadi ketrampilan. Karena tingkat ketrampilan berkomunikasi inilah yang akan menentukan tingkat efektifitas pembinaan. (gt)

pertemuan rutin kelompok

Untuk menjadikan Kopwan SBW seperti saat ini membutuhkan waktu 31 tahun. Tapi kalau mau menghancurkannya tentu tidak membutuhkan waktu selama itu. Bahkan cukup dalam hitungan bulan atau hari. Kuncinya hanya satu yaitu tanggalkan rasa tanggung jawab.
Bisa dibayangkan bagaimana Kopwan SBW ini dibangun. Modal awalnya hanya Rp 300 ribu. Anggotanya juga cuma 35 ibu. Sedang aktivitasnya hanya berada disebuah garasi dirumah salah satu pengurus. Lalu bagaimana mengelolanya, sehingga bisa besar seperti sekarang ini.
Pastinya sangat dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Sudah begitu, tidak ada imbalan finansial atas kerja keras dan perjuangan tersebut. Bahkan tidak jarang justru mengeluarkan biaya dari saku pribadi. Dengan kondisi seperti itu, bisa dipastikan tidak akan banyak yang ingin jadi pengurus. Tapi, meski kondisi minimalis, ternyata Kopwan SBW bisa menjadi besar..[..]gt .Pengakuanpun didapat tidak hanya sebatas propinsi tapi juga nasional.
Dulu besar pinjaman anggota hanya sebatas Rp 50 ribu, tapi kini besar pinjaman sudah bisa sampai batas Rp 16 juta. Bahkan, walau nilai pinjaman sudah sebesar itu, tidak ada syarat jaminan dalam pengajuannya. Dalam pengajuan pinjamanpun bisa dilakukan sambil lesehan, guyonan sesama teman dan menikmati hidangan. Asal teman sekelompok sudah menyetujui maka tidak ada alasan bagi Kopwan SBW untuk tidak merealisasikannya…[..]gt
Pola pengajuan hingga realisasi pinjaman seperti itu memang tergolong sangat mudah. Bandingkan saja dengan pengajuan kredit sepeda motor, atau pengajuan kredit bank. Tentu saja banyak prosedur yang harus dilalui dan jauh dari suasana kekeluargaan seperti dikelompok. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa mengaksesnya.
Meski dalam pengajuan pinjaman melalui kelompok dilakukan dalam suasana santai dan kekeluargaan, tapi jangan coba-coba untuk melalaikan kewajiban. Karena kalau itu dilakukan berarti sama saja menciderai hati teman sekelompok. Kalau hanya sekali, tentu teman sekelompok masih bisa memaklumi. Tapi kalau lebih dari itu, tentu kemarahan teman sekelompok juga harus bisa dimaklumi. Karena kemarahan tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap teman yang telah diberi kepercayaan tapi tidak bisa menjaganya.
Disamping itu, melalaikan kewajiban sama juga artinya, tega membebani teman sekelompok. Padahal teman satu kelompok sudah memberikan kepercayaan dengan menyetujui pinjamannya. Tapi pada giliran mengangsur pinjaman, teman sekelompok justru dibebani atas kewajibannya.
Selain itu melalaikan kewajiban juga sama dengan menghalang-halangi hak teman sekelompok. Teman yang mestinya bisa mendapatkan pinjaman pada bulan itu, ternyata tidak bisa. Gara-gara ada yang tidak membayar kewajiban, sehingga kewajiban secara kelompok juga menjadi tidak lengkap.
Memang untuk menanggulangi masalah tersebut, sudah ada tabungan kelompok. Tapi tetap saja, melalaikan kewajiban itu merugikan kelompok. Bagaimana tidak, bukankah tabaungan kelompok juga merupakan kumpulan uang dari seluruh anggota dalam satu kelompok. Biasanya anggota yang melalaikan kewajiban itu memang terkait dengan karakter. Jadi bukan tidak mungkin, tabungan kelompok akan habis oleh ulah anggota yang demikian.
Tapi lain lagi persoalannya, bila ada anggota yang tidak membayar kewajiban karena kondisi diluar kendalinya. Misalnya dalam hal ini karena sakit, kecelakaan dan usaha yang sedang surut. Tentu saja untuk anggota yang demikian masih bisa ditoleransi oleh teman-temannya satu kelompok. Walaupun kalau sampai berlarut-larut juga akan membuat teman satu kelompok mendongkol atau ngrundel.
Menghadapi masalah demikian, ternyata ada juga anggota yang justru menyalahkan sistemnya. Diantaranya ada yang mengatakan, sistem tanggung renteng hanya menguntungkan koperasi. Bahkan ada yang mengatakan, koperasi tidak mau tahu persoalan anggotanya. Bukan itu saja, ternyata ada juga anggota yang mengandaikan anggota tidak mau bertanggung jawab.
Tapi untungnya itu masih berhandai-handai. Kalau betul dilaksanakan tentu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada koperasi ini. Yang jelas kredit macet akan meningkat tajam. Sementara koperasi sendiri, bisa dipastikan tidak akan mampu berbuat apa-apa. Karena ketika anggota mengajukan pinjaman, tidak disertai oleh jaminan. Dasar realisasi pinjaman hanyalah berupa tanda tangan dari seluruh anggota dalam kelompok sebagai bukti persetujuan.
Itulah sebabnya kalau rasa tanggung jawab anggota sudah ditanggalkan, mungkin hanya dalam hitungan bulan Kopwan SBW ini akan lumpuh. Kepercayaan pihak luar sebagai pendukung dana, akan menarik dananya. Sementara dana yang telah beredar di anggota sulit kembali karena tingkat kredit macet yang tinggi. Dengan demikian, fungsi koperasi untuk melayani kebutuhan anggotanya jelas tidak bisa dijalankan.
Tentu saja kondisi demikian tidak diinginkan oleh anggota yang juga sebagai pemilik dari koperasi ini. Karena lumpuhnya SBW berarti hilangnya semua fasilitas pelayanan kepada anggota. Artinya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dalam suasana kekeluargaan tidak akan ada. Bahkan simpanan anggota juga terancam tidak kembali karena semua dana macet dianggota.
Untuk itulah, memang tidak ada pilihan lain kecuali masing-masing anggota ikut bertanggung jawab atas keberadaan kelompoknya. Kalau kondisi kelompok terjaga dengan diterapkannya sistem tanggung renteng maka koperasipun akan berkembang dengan pesat. Hal itu juga berarti, pelayanan kepada anggota bisa terus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Perjalanan Kopwan SBW selama 31 tahun telah membuktikan hal itu semua. Ssistem tanggung renteng bukan hanya mengamankan kepentingan koperasi atau orang per orang tapi mengamankan kepentingan bersama. (gt)

study banding

Tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan study banding kemudian berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota SBW. Hal itu biasanya diawali dari kekaguman setelah melihat kantor SBW. Kemudian kekaguman itu berlanjut pada pola pengelolaan koperasi ini. Tapi keinginan untuk menjadi anggota SBW itu terpaksa tidak bisa direalisasi, karena mereka berada diluar wilayah kerja SBW.
Tapi berbeda dengan salah satu rombongan study banding pada Juli lalu. Karena rombongan ini adalah kelompok PKK Pondok Benowo Indah. Dengan demikian, bila mereka menginginkan menjadi anggota SBW tentu peluangnya terbuka lebar. Selain kelompok perempuan, rombongan ini juga berada di wilayah kerja SBW.
“Saya tahu SBW, karena teman saya ada yang menjadi anggota SBW. Tapi bagi masyarakat di Benowo nampaknya masih belum seberapa tahu tentang SBW. Itulah sebabnya ibu-ibu ini kami ajak study banding ke SBW. Kami telah membentuk kelompok dengan usaha simpan pinjam. Usaha ini dilakukan dalam wadah PKK yang memang setiap bulan mengadakan pertemuan kelompok. Kemungkinan kita ingin meniru pola yang telah dilakukan SBW walau nantinya tidak berbentuk koperasi. Tapi kemungkinannya juga bagaimana bila kita ingin bergabung menjadi anggota SBW,” tanya Ibu Dwi, Dosen Universitas Wijaya Putra yang memfasilitasi kelompok PKK Pondok Benowo Indah berkunjung ke SBW pada 15 Juli…[..]gt

Menanggapi pertanyaan itu, Ibu Sadjim memberikan kesempatan pada rombongan ini untuk bergabung menjadi anggota SBW. “Kalau memang keingingannya menjadi anggota Kopwan SBW, silahkan saja. Kelompoknyakan sudah ada, jadi tinggal komitmen seluruh anggotanya. Mau atau tidak. Termasuk komitmen untuk menerapkan sistem tanggung renteng. Untuk itu saya tunggu konfirmasinya lebih lanjut,” tandas Ibu Sadjim, Ketua I, yang kemudian menlanjutkan penjelasannya tentang profil SBW.

Ternyata, diantara peserta rombongan tersebut juga sudah ada yang menjadi anggota Kopwan SBW. Dialah Ibu Leni anggota kelompok 259. Ibu Leni ini yang juga kemudian membenarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Sadjim tentang sekilas sistem tanggung reteng.Sementara itu ketua rombongan ini juga menjelaskan tentang kondisi kelompok PKK yang dibawanya. Nampaknya seperti kelompok PKK pada umumnya yang telah mengembangkan unit usaha simpan pinjam. Simpanan pokok dan simpanan wajib juga sudah diberlakukan. Tapi modal usaha tersebut ditambah dengan SHU yang diperoleh selalu dibagi habis pada setiap lebaran. Sehingga kelompok yang telah beranggotakan 40 orang ini setiap tahun selalu memulai usahanya dari nol lagi. Itu pula sebabnya usaha simpan pinjam yang dikelola tidak pernah bisa berkembang.
Sementara itu pada 10 Agustus, SBW kedatangan rombongan dari Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (SUBUD). Kedatang rombongan ini bersamaan dengan digelarnya pelatihan sistem tanggung renteng untuk rombongan dari World Vision Aceh. Memang rombongan kali ini agak beda dengan biasanya. Karena rombongan ini bukanlah kelompok-kelompok usaha atau koperasi. Tapi sebuah perkumpulan aliran kepercayaan.
Perkumpulan yang berpusat di Jakarta ini telah mempunyai anggota yang tersebar di 73 negara. Organisasi yang dilahirkan di Yogyakarta pada 1947 ini memang telah mendunia yang disebut World Subud Association. Kendati sudah mendunia, ternyata mereka juga berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota SBW. Hal ini dimaksudkan untuk SUBUD yang berada di wilayah Surabaya. Tapi Pengurus SBW menyarankan agar membentuk koperasi sendiri mengingat kelompok ini juga sudah cukup besar dan layak untuk menjadi koperasi. Terkait dengan pembentukan koperasi ini, Pengurus SBW siap untuk melakukan pendampingan. (gt)

pertemuan kelompok

Mungkinkah sepuluh ribu lebih perempuan mau berkelompok kemudian setiap bulan kelompok – kelompok ini mau mengadakan pertemuan. Tentu jawabnya tidak mungkin bila tidak ada sesuatu yang bisa didapat dari pertemuan tersebut. Lalu bagaimana Kopwan SBW bisa melakukan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin.

Pada Agustus lalu, World Vision Aceh kembali membawa kelompok-kelompok dampingannya untuk belajar sistem tanggung renteng di SBW. Menurut salah satu pendamping dari World Vision tersebut, bahwa mereka telah membentuk kelompok – kelompok. Pertemuan kelompok juga sudah dilakukan setiap bulan. Sehingga untuk bisa menerapkan sistem tanggung renteng tinggal selangkah lagi.
Tapi yang menjadi masalah setiap bulannya justru dari pendamping yang kalau di SBW disebut PPL. “Pada awalnya tidak masalah karena kami punya banyak materi untuk disampaikan di kelompok. Tapi lama kelamaan kami kebingungan juga karena kehabisan materi. Apa materi yang akan disampaikan pada bulan ini ? itulah yang selalu kami bingungkan. Kalau yang kita bicarakan itu-itu saja, kami khawatir mereka jenuh dan tidak mau lagi mengadakan pertemuan kelompok,” keluh salah satu pendamping World Vision…[..]gt
Cerita hampir sama juga dialami pendamping PNPM di Kelurahan Bangkingan Surabaya. Pada awalnya warga penuh semangat untuk berkumpul di Balai Kelurahan untuk mendapatkan penjelasan tentang program PNPM. Bersemangatnya warga tersebut nampaknya terkait dengan bantuan yang akan disalurkan. Tapi semangat itu mulai mengendur yang ditandai dengan semakin sedikitnya warga yang hadir dipertemuan. Bagi mereka pertemuan dirasa menjemukan, sementara program bantuan seperti pernah disampaikan oleh pendamping, tidak juga kunjung datang.

Ternyata ada kesamaan dari kelompok dampingan tersebut walau letaknya sangat berjauhan. Mereka bersemangat pada awalnya, tapi setelah beberapa kali pertemuan, semangat itu mulai mengendur. Mereka merasa tidak ada perlunya untuk hadir di pertemuan. Sehingga semakin lama jumlah anggota yang hadir semakin sedikit.
Tentu saja hal tersebut terjadi karena tidak ada keterikatan diantara warga dan tidak ada sarana yang bisa mengikat mereka dalam sebuah kelompok. Karena memang kelompok tersebut tidak dibangun diatas tujuan yang sama. Kalaupun sudah ada tujuan yang sama, mereka tidak punya sarana untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Sehingga mereka merasa tujuan tidak akan tercapai dan selanjutnya merasa tidak ada gunanya mengikuti pertemuan kelompok.
Lalu bagaimana dengan kelompok – kelompok anggota SBW. Apakah anggota juga merasakan tidak ada perlunya hadir di pertemuan kelompok ? Tentu saja anggota SBW akan menjawab bahwa hadir di pertemuan kelompok itu sangat perlu. Karena kalau tidak pernah hadir di pertemuan kelompok, jangan harap anggota lainnya mau menyetujui pengajuan pinjamannya. Disamping itu, hasil musyawarah juga dianggap tidak sah bila kehadiran anggota kurang dari 50 % + 1.
Memang tidak bisa dipungkiri, berhutang itulah yang menjadi pengikat antara anggota satu dengan anggota lainnya dalam kelompok dan antara kelompok dengan koperasinya. Berhutang pula yang telah menjadi tujuan bersama, sehingga orang-orang mau bergabung dalam kelompok dan mau melakukan pertemuan. Selanjutnya kepastian akan tercapainya tujuan bersama tersebut juga telah dijamin oleh koperasi. Indikatornya, berapapun pengajuan pinjaman anggota selalu drealisasi oleh SBW.
Sedang untuk menjamin terealisasinya tujuan bersama (berhutang-red) dari anggota tersebut, koperasi tidak hanya mengupayakan dana dari anggota, tapi juga dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena dana dari anggota memang tidak mencukupi untuk bisa memenuhi seluruh pinjaman yang diajukan anggota. Tentu saja hal ini terkait oleh penerapan sistem plafon.
Lalu kenapa Kopwan SBW berani menjamin adanya kepastian tercapainya tujuan bersama anggota tersebut ? Hal itu terjadi karena dana yang berada di anggota dalam bentuk pinjaman tersebut terjamin keamanannya dengan penerapan sistem tanggung renteng. Permasalahannya kemudian, siapa yang bisa menjamin sistem tanggung renteng telah diterapkan secara tepat oleh anggota. Disinilah kehadiran PPL sebagai pendamping kelompok, dibutuhkan.
Dengan demikian kehadiran PPL bukan hanya sekedar penyampai informasi dari koperasi. Tapi lebih dari itu, kehadiran PPL dikelompok juga untuk membantu anggota menjaga eksistensi kelompoknya. Eksistensi kelompok bisa terjaga, bila sistem tanggung renteng dijalankan dengan tepat. Untuk itulah dalam setiap pertemuan kelompok, PPL tidak lupa selalu memberi pemahaman pada anggota tentang sistem ini.
Disamping itu, untuk kepastian tersebut, PPL akan mencermati bagaimana kelompok menjalankan mekanisme yang ada dalam sistem tanggung renteng. Mekanisme tersebut adalah mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme kontrol. Kualitas proses kedua mekanisme inilah yang akan menentukan tingkat resiko dalam kelompok tersebut.
Permasalahan muncul karena mekanisme pengambilan keputusan tidak dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan hanya dijalankan sebatas pemenuhan syarat persetujuan pengajuan pinjaman. Sementara mekanisme kontrol dalam pengambilan keputusan tidak dijalankan. Indikatornya, bila anggota asal setuju saja saat bermusyawarah. Sedang alat kontrol seperti daftar hadir, notulen, SPP serta berbagai ketentuan tidak dicermati sebagai rujukan pengambilan keputusan.
Maka tak mengherankan bila hasil musyawarah juga mempunyai resiko yang cukup tinggi diantaranya tidak mampu membayar angsuran pinjaman. Sebetulnya kapasitas masing-masing anggota bisa diketahui dari apa yang tercantum dalam SPP. Kemudian karakternya juga bisa dilihat dari daftar hadir dan notulen. Bukti tertulis tersebut bisa dicocokan dengan pengamatan kehidupan sehari-harinya. Itulah sebabnya dalam sistem tanggung renteng disyaratkan anggota dalam kelompok harus saling mengenal.
Dari saling mengenal itulah diharapkan akan memudahkan dalam melakukan kontrol. Sehingga kejujuran masing-masing anggota bisa tetap terjaga yang kemudian akan memunculkan rasa saling percaya diantara anggota.
Memang masalah resiko tidak akan bisa dihapus 100 %. Tapi setidaknya dengan menjalankan mekanisme tersebut secara tepat akan dapat meminimalkan resiko. Dengan demikian ikatan antar anggota dalam kelompok dan antara kelompok dengan koperasi akan semakin kuat. Sehingga setiap anggota yang datang ke pertemuan kelompok juga tidak dibayangi ketakutan akan terjadinya TR.
Dengan demikian kehadiran PPL di pertemuan juga tidak dianggap sebagai juru tagih. Tapi PPL adalah mitra anggota dalam menjaga eksistensi kelompok dan kepentingan bersama. Maka juga bukan cerewet bila PPL selalu mengingatkan anggota pada setiap proses menjalankan mekanisme sistem tanggung renteng. Bahkan ketika PPL melakukan pencocokan antara uang tunai dan yang tertulis pada akhir pertemuan, juga merupakan tindakan wajar. (gt)

pelatihan glass painting

Pelatihan demi pelatihan yang diselenggarakan oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur di tahun 2009 ini mendapatkan antusias yang baik dari anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur maupun dari masyarakat umum yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Selain pelatihan sistem tanggung renteng yang diberikan sebagai dasar pemantapan bagi anggota, Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur juga memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi anggotanya yang diharapkan melaui pelatihan ketrampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapat ekonomi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

pelatihan kue kering

Pelatihan ketrampilan glass painting, pelatihan ketrampilan daur ulang kertas semen, pelatihan kue kering, pelatihan batik, pelatihan hataran pengantin (keterangan mengenai pelatihan bisa dilihat di learningcentersbw), adalah sebagian dari pelatihan ketrampilan yang telah diberikan untuk anggota dari sekian banyak pelatihan ketrampilan yang akan diadakan oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2009 yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota. Melalui Tim Learning Center Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, berbagai pelatihan ketrampilan telah disiapkan guna meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Narasumber staupun pembimbing di setiap pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh Tim Learning Center Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur merupakan narasumber yang telah berpengalaman dan mempunyai kemampuan ketrampilan yang cukup baik di bidang ketrampilan yang akan diajarkan[...]

Mengenai pembiayaan dari pelatihan ketrampilan yang diberikan, sebagian biaya pelatihan merupakan subsidi dari Dana Pendidikan anggota sebesar 7 % dari SHU ( sisa hasil usaha) tahun 2008. Mengingat jumlah peserta yang ingin mengikuti pelatihan banyak dan jenis pelatihannya pun bermacam-macam maka setiap anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur hanya di subsidi 1 (satu) jenis ketrampilan dengan nilai yang telah di sepakati. Disinilah nilai-nilai kebersamaan itu selalu menjadi acuan dalam melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan motto Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur “ Berkembang Dengan Derap Kebersamaan”
Dengan bertambahnya pengetahuan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dan pada akhirnya ketrampilan yang dimilikinya tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota itu sendiri maka misi dari kopwan Setia Bhkati Wanita jawa Timur berupa peningkatan kualitas suber daya manusia untuk menumbuh kembangkan kehidupan yang lebih bertanggung jawab ataupun mandiri dapat tercapai.